Transparansi Anggaran Tidak Tuntas, Ketua-Ketua Lembaga : Kami akan Advokasi

Baca Juga

(Foto : Riskia.SL)

SilolangiNews, PALU - Workshop Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dinyatakan  selesai kemarin Jum’at, (30/08) di ruang Senat FKIP UNTAD.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, menyisahkan pertanyaan sekaligus membuat Ketua-Ketua Lembaga geram. Pasalnya, pertanyaan yang diajukan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Iskandar M.Hum tidak mendapat titik temu yang mengenai transparanansi  anggaran kemahasiswaan.

Wakil dekan Kemahasiswaan FKIP yang merupakan Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah tersebut hanya menjelaskan fungsi dan tujuan dana kelembagaan itu sendiri.

“Uang ini dari Mahasiswa, oleh Mahasiswa dan untuk Mahasiswa atau bisa juga dari lembaga, oleh lembaga dan untuk lembaga. Kalau secara luas untuk mahasiswa. Lembaga itu adalah salah satu komponen saja, organisasi itu bisa membuat hidup Kampus dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Tetapi ada teman-teman Kita yang ribuan dan lebih banyak dari Kita, mereka juga punya hak terhadap dana ini juga termasuk di anggaran kemahasiswaan”, tuturnya.

Dari Segi pencapaian, apa yang di ingin oleh Ketua-Ketua Lembaga belum tercapai mengenai pembahasan masalah transparansi anggaran kemahasiswaan tersebut. Seperti yang di ungkap Zulkifli yang menyatakan secara langsung bahwa

“sudah jelas kalau kita merujuk pada konstitusi atau landasan yuridis Statuta Universitas Tadulako sudah menjelaskan bahwa harus adanya transparasi anggaran, tapi realitasnya yang ada di lapangan tidak sampai ke titik  transparanya”. ucap Ketua Himpunan Mahasiswa Geografi tersebut.

Agus Purnomo, selaku Ketua MAPALA LALIMPALA yang hadir pada hari itu juga menyatakan pendapat yang sama mengenai penyelesaian masalah transparansi anggaran kemahasiswaan yang belum tercapai.

“Saya rasa workshop yang di adakan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP UNTAD, itu bukan tujuannya dari workshop tersebut. Karena dalam pembahasan itu tidak ada penyelesaiaan masalah. Yang di mana workshop sebenarnya itu membahas masalah-masalah anggaran dan kelembagaan”. Jelasnya

Kekecewaan juga diungkapkan Rian selaku Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) . Iapun angkat biacara terhadap hasil lokakarya yang belum mencapai mufakat tersebut namun telah di nyatakan selesai.

“Saya merasa kecewa dengan tindakan Panitia Penyelenggara yang mencabut spanduk dan secara tidak langsung  bahwa workshop itu sudah ditutup, padahal penjelasan dari pertanyaan teman-teman Ketua  Lembaga belum terjawab sama sekali. Terutama mengenai anggaran kemahasiswaan yang terestimasi”

Menurut Ketua-Ketua Lembaga dan Ketua Komisi 1 DPM FKIP UNTAD   akan ada tindak lanjut mengenai Transparansi Anggaran Kemahasiswaan tersebut.

(Riskia.SL)